QRIS Antarnegara dan Geopolitik Pembayaran: Ketika Kode QR Menjadi Alat Kedaulatan

Nov 17, 2026 · @Yoda Pralandono

Siang itu, Aisyah, wisatawan asal Kuala Lumpur, singgah di sebuah kios batik di Malioboro, Yogyakarta. Setelah memilih dua helai kain, ia baru sadar dompetnya hanya berisi ringgit. Pemilik kios, Bu Sri, cukup menunjuk stiker QRIS di etalase. Aisyah membuka aplikasi bank Malaysia di ponselnya, memindai kode itu, dan melihat nilai belanjanya dalam ringgit. Dua ketukan kemudian, transaksi selesai.

Aisyah tidak perlu antre di money changer, dan tidak ada biaya kartu kredit yang mengejutkan saat tagihan datang. Bu Sri menerima rupiah di rekeningnya seperti transaksi biasa, tanpa mesin EDC dan tanpa perlu memahami kurs ringgit. Transaksi kecil semacam ini, yang terulang jutaan kali, adalah wajah sehari-hari dari perubahan besar dalam peta pembayaran dunia. (Ilustrasi; nama tokoh fiktif.)

Pendahuluan

Hingga Juli 2026, QRIS Antarnegara telah memproses 25,67 juta transaksi senilai Rp7,63 triliun, terhubung dengan enam negara mitra. Dibanding QRIS domestik angka ini masih kecil. Namun maknanya besar, karena Indonesia kini ikut menentukan jalur uang lintas negara, tidak lagi hanya memakai jalur yang dibangun pihak lain.

Selama puluhan tahun, belanja di luar negeri hampir selalu melewati jaringan kartu global. QRIS Antarnegara menawarkan jalan lain: sistem pembayaran domestik tiap negara disambungkan langsung, lalu transaksi diselesaikan dalam mata uang lokal. Pilihan teknis ini membawa konsekuensi politik. Ia menggeser siapa yang memegang data, siapa yang memungut biaya, dan siapa yang mengendalikan arus pembayaran.

Tulisan ini membahas tiga hal: perkembangan QRIS Antarnegara dalam angka, posisinya dalam persaingan geopolitik pembayaran global, serta manfaat nyata bagi masyarakat dan nasabah.

Fondasi domestik: QRIS dalam angka

QRIS Antarnegara berdiri di atas basis domestik yang sangat besar. Per Juni 2026 tercatat 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant, dan 96,68% dari merchant tersebut adalah UMKM. Basis inilah yang membuat Indonesia punya daya tawar ketika menyambungkan sistemnya ke negara lain.

IndikatorCapaianKeterangan
Volume transaksi 202515,51 miliar transaksiNaik 148,54% dari 2024 (Kontan)
Volume transaksi Semester I 202612,55 miliar transaksiNaik 100,12% yoy; target 2026 sebesar 17 miliar (Infobank)
Nilai transaksi Semester I 2026Rp600,69 triliunNaik 89,52% yoy (Infobank)
IndikatorCapaianKeterangan
Pengguna (Juni 2026)65,77 juta orang6,23 juta di antaranya pengguna baru Januari–Juni 2026; target akhir 2026: 70 juta (Fortune IDN)
Merchant (Juni 2026)44,86 juta96,68% UMKM; target akhir 2026: 47 juta (Antara)

Catatan metodologis: angka nilai transaksi QRIS tahun 2025 berbeda-beda antar-sumber berita, sehingga sengaja tidak dicantumkan. Untuk naskah jurnal, sebaiknya angka tahunan dikutip langsung dari Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) Bank Indonesia.

Dari Bangkok ke Beijing: peta konektivitas

Dalam empat tahun, QRIS Antarnegara berkembang dari satu negara menjadi enam: Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Konektivitas dengan Hong Kong dan Timor Leste direncanakan menyusul pada 2026. Prinsip kerjanya sederhana. Wisatawan memindai kode QR lokal, misalnya PromptPay di Thailand, DuitNow QR di Malaysia, atau NETS QR/SGQR di Singapura, memakai aplikasi bank dari negara asalnya.

Mulai berlakuNegara mitraCatatan
Agustus 2022ThailandNegara pionir. Hingga Februari 2026 tercatat 1,64 juta transaksi senilai Rp656,27 miliar (Katadata)
2023MalaysiaKoridor terbesar. Januari–September 2025: inbound 3,4 juta transaksi (Rp775 miliar), outbound 516 ribu transaksi (Rp178 miliar) (Kontan)
2023SingapuraBersama Thailand dan Malaysia membentuk koridor ASEAN awal (Bisnis)
17 Agustus 2025JepangMitra pertama di luar ASEAN (Republika)
April 2026Korea SelatanDiresmikan lewat Joint Vision Statement Presiden Prabowo dan Presiden Lee Jae Myung (Fintech.id)
30 April 2026ChinaDiluncurkan di Kantor Pusat BI bersama peresmian Pusat Inovasi Digital Indonesia (Infobank)
Rencana 2026Hong Kong, Timor LesteDiumumkan pada konferensi pers RDG BI, 23 September 2026 (Kontan)

Pengakuan internasional juga datang. QRIS Antarnegara memenangkan kategori Collaboration pada 50-in-5 Awards 2026 yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance dan Co-Develop di sela Sidang Umum PBB ke-81 di New York (Bank Indonesia).

Arus masuk lebih deras: inbound vs outbound

Hingga Juli 2026, wisatawan mancanegara melakukan 21 juta transaksi QRIS di Indonesia. Sebaliknya, WNI baru melakukan 4,67 juta transaksi di luar negeri, sehingga selisih nilainya mencapai sekitar Rp4,17 triliun.

Wisman jauh lebih aktif memakai QRIS daripada WNI di luar negeri

Volume inbound 4,5 kali outbound, nilai inbound 3,4 kali outbound

 Volume (juta transaksi)Nilai (Rp triliun)
Inbound
Wisman di Indonesia
████████████████████████  21████████████████████████  5,90
Outbound
WNI di luar negeri
██████  4,67███████  1,73

Kumulatif sejak peluncuran QRIS Antarnegara (2022) hingga Juli 2026, enam negara mitra.

Sumber: Bank Indonesia via Kontan, 26 September 2026 · data kumulatif hingga Juli 2026

Pola ini konsisten dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, transaksi inbound mencapai 5,89 juta, sedangkan outbound hanya 1,68 juta (Jalin). Pada Kuartal I 2026, transaksi inbound melonjak 222% yoy menjadi 2,79 juta transaksi, senilai sekitar Rp713,6 miliar (The Diplomatic Insight).

Dari kacamata ekonomi, dominasi inbound berarti QRIS berfungsi sebagai pintu masuk belanja wisatawan. Uang wisatawan langsung mengalir ke merchant lokal, tanpa perantara jaringan kartu asing. Catatan data: sebagian media melaporkan volume outbound 4,32 juta transaksi (IDXChannel). Grafik ini memakai angka 4,67 juta karena konsisten dengan total 25,67 juta transaksi yang dilaporkan BI.

Geopolitik pembayaran: ketika kode QR masuk meja perundingan dagang

Sistem pembayaran nasional kini menjadi isu perdagangan internasional, bukan lagi sekadar urusan teknis bank sentral. Ada tiga peristiwa yang menandai pergeseran ini.

1. Kritik Amerika Serikat terhadap QRIS dan GPN (2025). Dalam laporan National Trade Estimate 2025, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebut kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai hambatan perdagangan. Alasannya, kebijakan itu dinilai membatasi akses perusahaan AS seperti Visa dan Mastercard (Jurnal IKRAITH-Ekonomika). Bank Indonesia menanggapinya secara diplomatis. BI menegaskan Visa dan Mastercard tetap beroperasi dan masih mendominasi pasar kartu kredit di Indonesia (Investortrust).

2. Preseden Pix di Brasil. USTR menetapkan sejumlah kebijakan Brasil dapat ditindak berdasarkan Section 301 Trade Act 1974. Sistem pembayaran instan domestik Pix disebut lebih dari dua puluh kali dalam penetapan tersebut. Menurut Atlantic Council, ini mungkin kasus Section 301 pertama yang

memperlakukan sistem pembayaran domestik suatu negara sebagai persoalan penegakan dagang AS. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi sinyal bahwa sistem pembayaran nasional yang sukses bisa menjadi sasaran tekanan dagang.

3. Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI–AS (Februari 2026). Presiden Prabowo dan Presiden Trump menandatangani ART di Washington D.C. pada 19 Februari 2026. Perjanjian ini menurunkan tarif produk Indonesia dari 32% menjadi 19% (GNFI). Menurut fact sheet Gedung Putih, Indonesia sebagai gantinya menghapus tarif atas lebih dari 99% produk AS dan berbagai hambatan non-tarif (Fortune IDN). Sejumlah pengamat mengkhawatirkan klausul pemrosesan data transaksi lintas batas dan standar chip internasional (Infobank). Pemerintah, lewat Menko Airlangga, menegaskan bahwa pasal-pasal di luar kerja sama ekonomi telah dicabut (Metro TV). Dampak riilnya terhadap QRIS dan GPN masih bergantung pada tahap implementasi.

Dua model, dua logika

AspekJaringan kartu globalQRIS Antarnegara
ArsitekturSatu jaringan global yang dipakai semua negaraSistem domestik tiap negara disambungkan secara bilateral
Mata uang penyelesaianUmumnya melalui mata uang utama duniaMata uang lokal masing-masing negara
Pengelola data transaksiPerusahaan jaringan kartuOtoritas dan industri pembayaran di tiap negara
Biaya bagi merchantRelatif lebih tinggiMDR QRIS 0,3–0,7%, dan gratis untuk UMKM pada batas tertentu (Infobank)
Kekuatan saat iniDominan untuk pembayaran lintas negaraDominan untuk transaksi lokal; lintas negara masih tahap awal (The Jakarta Post)

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta merangkum logika model kedua: interoperabilitas tidak menuntut semua negara memakai sistem yang sama (RRI). Secara akademik, fenomena ini dapat dibaca dengan lensa weaponized interdependence (Farrell & Newman, 2019). Jaringan yang menjadi simpul arus global memberi kekuatan kepada pengendalinya, dan negara berkembang merespons dengan membangun jalur alternatif.

Apa untungnya bagi masyarakat dan nasabah?

Bagi orang awam, manfaat QRIS Antarnegara terasa paling jelas di tiga hal: lebih praktis, lebih murah, dan membuka pasar baru bagi UMKM. Bayangkan seorang mahasiswa Indonesia yang berkonferensi di Seoul. Ia cukup memindai kode QR di kafe dengan aplikasi bank yang biasa ia pakai, tanpa menukar won atau membawa kartu kredit. Sebaliknya, pemilik warung di Bali kini bisa melayani wisatawan Malaysia atau China tanpa memasang mesin EDC.

ManfaatPenerima utamaPenjelasan dan bukti
Tidak perlu menukar uang atau membawa tunaiWisatawan dan pelaku perjalanan dinasTransaksi memakai aplikasi pembayaran domestik dengan mata uang lokal masing-masing negara (Fintechnews)
Biaya lebih efisienNasabah dan merchantKanal QRIS lintas negara dinilai lebih hemat dibanding kartu kredit atau remitansi tradisional, menurut pengamat sistem pembayaran Arianto Muditomo (Kontan)
Pasar wisatawan asing tanpa alat tambahanUMKM (96,68% dari 44,86 juta merchant)Stiker QRIS yang sama bisa menerima pembayaran dari wisatawan enam negara mitra. Nilai inbound mencapai Rp5,90 triliun hingga Juli 2026
MDR 0%MerchantMulai 1 Oktober 2026, MDR 0% berlaku untuk transaksi hingga Rp100 ribu di semua kategori merchant, dan hingga Rp500 ribu untuk usaha mikro. Sebelumnya tarifnya 0,7% (Kontan)
Promo dan cashback dari bankNasabahContohnya, BTN memberi cashback 15% hingga Rp1 juta untuk transaksi QRIS di luar negeri (Kontan)
Perlindungan konsumen di bawah otoritas domestikMasyarakat luasPenanganan pengaduan merujuk pada PBI No. 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen BI dan Indonesia Anti-Scam Centre (Kontan)
Mengurangi ketergantungan pada mata uang perantaraPerekonomian nasionalPenyelesaian langsung rupiah–mata uang mitra sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 (Fintech.id)

Saran praktis bagi nasabah: sebelum membayar, periksa kurs yang ditampilkan aplikasi. Kurs dan biaya dapat berbeda antar-bank dan antar-penyelenggara.

Catatan kritis

Keberhasilan QRIS Antarnegara perlu dibaca secara proporsional. Ada lima catatan yang layak diangkat dalam diskusi akademik.

1. Skalanya masih kecil. Nilai kumulatif QRIS Antarnegara (Rp7,63 triliun selama sekitar empat tahun) baru setara kira-kira 1,3% dari nilai QRIS domestik dalam satu semester saja (Rp600,69 triliun pada Semester I 2026).

2. Ketimpangan arah transaksi. Wisatawan asing jauh lebih aktif memakai QRIS di Indonesia daripada WNI di luar negeri. Ini bisa berarti literasi dan promosi outbound di kalangan nasabah domestik masih rendah.

3. Konsentrasi koridor. Malaysia mendominasi. Di BTN, misalnya, Malaysia menyumbang sekitar 61% transaksi dan lebih dari 73% volume QRIS Antarnegara (Kontan). Diversifikasi ke Jepang, Korea, dan China baru akan terlihat dampaknya pada data 2026–2027.

4. Keberlanjutan model bisnis. Perluasan MDR 0% menguntungkan merchant, tetapi menekan pendapatan komisi bank dan penyelenggara. Isu ini sudah disoroti ekonom (Kontan). Pertanyaannya: siapa yang membiayai investasi keamanan dan infrastruktur ke depan?

5. Keterbukaan data. Data per negara dan per bulan belum dipublikasikan secara rutin dan konsisten. Ini menyulitkan analisis empiris yang ketat, sekaligus menjadi celah riset yang menarik.

Selain itu, tekanan geopolitik belum selesai. Cara ART RI–AS diimplementasikan akan menentukan seberapa leluasa Indonesia memperluas QRIS tanpa memicu sengketa dagang.

Penutup dan rekomendasi

QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa negara berkembang dapat membangun jalur pembayaran lintas negara tanpa meninggalkan kerja sama global. Kuncinya ada pada interoperabilitas, bukan isolasi. Tantangan berikutnya adalah mengubah dukungan simbolik menjadi kebiasaan nasabah, terutama untuk transaksi outbound.

Rekomendasi kebijakan:

•  Bank Indonesia: mempublikasikan data QRIS Antarnegara per negara dan per bulan secara berkala, agar riset dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.

•  Perbankan dan penyelenggara: mengedukasi nasabah yang akan bepergian, terutama soal transparansi kurs, agar ketimpangan inbound–outbound menyempit.

•  Pemerintah: menjaga prinsip non-eksklusivitas dalam implementasi ART, sehingga integrasi dengan jaringan global tidak menghambat penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dan QRIS Antarnegara (Antara).

Sumber

  • Bank Indonesia – QRIS Cross-Border Gains Global Recognition at 50-in-5 Awards (22 September 2026)
  • Kontan – QRIS Cross Border Makin Diminati, Transaksi Tembus Rp7,63 Triliun hingga Juli 2026
  • Kontan – QRIS Tembus 12,55 Miliar Transaksi pada Semester I 2026
  • Kontan – Transaksi QRIS Cross Border Perbankan Kian Meroket
  • Kontan – Ekonom Soroti Dampak Perluasan MDR QRIS 0% terhadap Komisi Bank
  • Infobank – Transaksi QRIS Melonjak 100,12 Persen di Semester I 2026
  • Infobank – QRIS Kini Bisa Digunakan di China
  • Infobank – Indonesia-US Trade Agreement and the Payment System
  • Fortune IDN – Transaksi Digital Melesat, QRIS Tumbuh 82,4 Persen
  • Fortune IDN – Prabowo–Trump Teken Kesepakatan Dagang ART
  • The Diplomatic Insight – Can Emerging Economies Rewrite Global Payments?
  • Jalin – QRIS Cross Border Meluas ke Korea Selatan dan Tiongkok
  • Atlantic Council – USTR Section 301 dan Pix Brasil
  • IKRAITH-Ekonomika: Vol. 8 No. 2 (2025) – QRIS, GPN, dan USTR
  • The Jakarta Post – US Labels QRIS a Trade Barrier
  • Antara – ART RI dan AS 2026: Siasat Kuda Troya Pembayaran Digital Indonesia
  • Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion. International Security, 44(1), 42–79.

Biodata Penulis:

Yoda Agung Pralandono, SE, MM, MMSI, penulis adalah dosen di STEI Hidayatullah. Saat ini Mahasiswa Doktoral Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Selain itu sebagai professional bidang Teknologi Informasi Perbankan di Bank Umum Nasional (Bank Danamon Indonesia, Tbk as Vice President). Aktif memberikan kuliah mengenai IT, Banking dan Financial Management. Dapat dihubungi via WA 0815-183-2004 dan email: dryapralandono@gmail.com

Bagikan:

Related Post