Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, KH. Naspi Arsyad, Lc., menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan dia dalam Workshop Penguatan dan Implementasi Penjaminan Mutu Internal diikuti oleh unsur pimpinan Perguruan Tinggi Hidayatullah (PTH) yang diselenggarakan di Aula STIE Hidayatullah, kawasan terpadu Kampus Hidayatullah Depok, Jawa Barat, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, keberhasilan penjaminan mutu tidak cukup ditentukan oleh keberadaan dokumen dan mekanisme administratif, tetapi terutama oleh pemahaman serta komitmen orang-orang yang menjalankan sistem tersebut.
Naspi menekankan bahwa para pengurus perguruan tinggi Hidayatullah (PTH) perlu memahami terlebih dahulu hakikat dan tujuan SPMI sebelum mengimplementasikannya. Pemahaman ini menjadi landasan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, perencanaan, dan evaluasi mutu memiliki arah yang jelas.
“Tanpa kesamaan pemahaman di antara para pengelola, penjaminan mutu berisiko berhenti sebagai pemenuhan prosedur, bukan menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan terhadap proses pendidikan dan hasil pembelajaran,” terangnya.
Dalam konteks pengembangan SDM, Naspi mengingatkan agar para pengelola tidak terburu-buru menghakimi kualitas kader yang ada saat ini. Menurutnya, kader merupakan produk dari sistem yang sebelumnya dibangun dan dijalankan oleh organisasi.
Karena itu, jelasnya, ketika ditemukan kekurangan dalam kapasitas atau kinerja, evaluasi perlu diarahkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada sistem pembinaan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi yang membentuknya. Hal ini menurutnya amat krusial dimana perbaikan sistem sebagai bagian inheren dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya insani.
Ia juga menyoroti pentingnya memahami paradigma sumber daya insani dalam perspektif sistematika wahyu. Menurut Naspi, apabila para pemangku kepentingan di perguruan tinggi Hidayatullah belum mampu memahami paradigma tersebut, kondisi itu menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam proses pendidikan dan pengelolaan institusi.
“Sistem nilai yang menjadi landasan organisasi hendaknya mampu diterjemahkan secara konsisten ke dalam arah pendidikan, kurikulum, pembelajaran, dan pembentukan karakter peserta didik,” katanya.
Naspi mengingatkan bahwa salah satu persoalan yang perlu diwaspadai ialah kecenderungan pengelola perguruan tinggi untuk lebih memusatkan perhatian pada aspek struktur dan infrastruktur, sementara aspek suprastruktur belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Akibatnya, sistem Wahyu berisiko tidak terintegrasi secara memadai ke dalam kurikulum. Padahal, dalam kerangka pendidikan Hidayatullah, mutu institusi semestinya mencakup keselarasan antara tata kelola kelembagaan, sarana pendukung, sistem pembelajaran, dan nilai-nilai yang menjadi orientasi pendidikan.
Jangan Cepat Puas
Dalam pada itu, Naspi mengingatkan bahwa perguruan tinggi perlu menghindari rasa puas terhadap pencapaian yang masih terbatas. Ia memandang kepuasan atas keberhasilan minor dapat menghambat keberanian institusi untuk melakukan pembaruan dan meningkatkan standar kinerja.
Menurutnya, tantangan pengembangan mutu justru muncul ketika organisasi merasa cukup dengan hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, evaluasi perlu diarahkan pada substansi perubahan, bukan sekadar keberhasilan memenuhi target administratif atau mempertahankan capaian yang sudah ada.
Dalam arahannya, Naspi menegaskan bahwa Hidayatullah tidak pernah menetapkan angka semata sebagai ukuran utama pencapaian. Angka dapat digunakan untuk mengukur aspek tertentu, tetapi tidak dengan sendirinya menggambarkan keberhasilan substantif sebuah institusi.
Dia menyebutkan, penilaian mutu perlu melihat perubahan nyata pada kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia, penerapan nilai, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, ia mengingatkan bahwa zona nyaman merupakan salah satu penghambat kemajuan karena dapat melemahkan dorongan untuk berinovasi dan memperbaiki sistem secara terus-menerus.
Naspi juga mengingatkan agar pengelola perguruan tinggi tidak alergi terhadap istilah seperti struktur, profesionalisme, dan perencanaan. Perubahan zaman menuntut organisasi memiliki tata kelola yang semakin tertata, kompetensi yang memadai, serta kemampuan merespons tantangan secara dinamis.
“Kita harapkan, workshop penguatan SPMI Perguruan Tinggi Hidayatullah ini menjadi proses pembaruan institusi yang berorientasi pada kualitas dan kemajuan pendidikan,” pesannya di hadapan pimpinan jaringan PTH se-Indonesia. (cha/adm)
