PELAPORAN keuangan tradisional tidak lagi cukup untuk memotret kesehatan sebuah perusahaan. Di pasar global yang semakin menuntut akuntabilitas lingkungan, perhatian dunia usaha kini bergeser pada pengukuran kinerja Environmental, Social, dan Governance atau ESG.
Pelaporan ini bukan lagi ornamen pemasaran atau sekadar dokumen tanggung jawab sosial korporasi yang diisi secara sukarela. Keberlanjutan kini ditagih sebagai data finansial yang dapat diaudit, terukur, dan memiliki konsekuensi hukum.
Langkah ini memiliki dasar regulasi yang jelas. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Regulasi yang berlaku sejak pertengahan 2017 tersebut mewajibkan pelaku industri pasar modal dan sektor keuangan menyusun Laporan Keberlanjutan secara berkala. Di tingkat internasional, standar pengungkapan iklim dan keberlanjutan global memaksa korporasi menghitung jejak karbon hingga ke rantai pasok atau Scope 3.
Namun, mengukur dampak lingkungan tidak sesederhana menghitung arus kas. Banyak korporasi menghadapi kendala teknis saat harus mengumpulkan data emisi dari ribuan pemasok. Tanpa infrastruktur data yang kuat, Laporan Keberlanjutan berisiko terjebak menjadi formalitas birokrasi atau sekadar alat greenwashing, yaitu pencitraan seolah-olah ramah lingkungan tanpa perubahan operasional yang nyata.
Sektor ekstraktif seperti industri pertambangan batu bara, misalnya, menanggung tuntutan transparansi yang sangat tinggi karena besarnya dampak ekologis dari operasional mereka.
Kesenjangan antara regulasi yang ketat dan kesiapan teknis di lapangan memicu kebutuhan akan integrasi teknologi. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan mulai dilirik untuk mengolah belantara data emisi yang rumit. AI dapat mengotomatiskan pengumpulan data dari berbagai titik rantai pasok, mendeteksi anomali angka, serta meningkatkan transparansi pelaporan.
Kendati demikian, teknologi mutakhir tetap membutuhkan manusia yang memahami prinsip akuntansi dasar sekaligus logika pengungkapan keberlanjutan. AI hanyalah alat bantu, sementara validasi akhir dan analisis dampak tetap bergantung pada integritas serta kompetensi profesi akuntan.
Transisi ini memunculkan tantangan sekaligus peluang besar bagi lanskap pendidikan tinggi ekonomi di Indonesia. Pasar kerja tidak lagi hanya membutuhkan akuntan yang mahir membaca neraca dan laporan laba rugi, tetapi juga tenaga profesional yang menguasai akuntansi karbon, manajemen risiko lingkungan, serta tata kelola keberlanjutan.
Pergeseran Kebutuhan Dunia Usaha
Institusi pendidikan tinggi bisnis dituntut untuk memperbarui kurikulum agar mampu menjawab pergeseran kebutuhan dunia usaha tersebut. STIE Hidayatullah adalah salah satu perguruan tinggi yang merespons dinamika ini.
Melalui kurikulum yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri, STIE Hidayatullah berupaya membekali para mahasiswa dengan pemahaman ekonomi yang komprehensif, mencakup literasi keuangan modern, kewirausahaan, serta kesadaran akan pentingnya tata kelola bisnis yang bertanggung jawab.
Pendidikan tinggi yang peka terhadap perubahan zaman menjadi kunci agar lulusan tidak hanya menguasai teori, tetapi juga siap menjadi sumber daya manusia yang adaptif di tengah ketatnya tuntutan transparansi korporasi.
Kebutuhan akan talenta baru yang memahami akuntansi keberlanjutan mendesak untuk dipenuhi. Tanpa persediaan sumber daya manusia yang kompeten, penerapan standar ESG di berbagai sektor bisnis akan terus berjalan lambat.
Dampaknya, tentu saja, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang terancam kehilangan akses pendanaan hijau dari investor global, tetapi juga oleh masyarakat umum yang menanggung akibat kerusakan lingkungan yang gagal terukur dan dicegah.
Pelaporan keberlanjutan pada dasarnya adalah komitmen untuk memperhitungkan biaya ekologis yang selama ini diabaikan dalam kalkulasi bisnis konvensional. Mengubah budaya korporasi agar jujur dalam melaporkan emisi membutuhkan keberanian regulasi, keandalan teknologi data, dan pasokan tenaga ahli yang terdidik dengan baik.
Selain untuk memenuhi daftar periksa kepatuhan hukum, transparansi ESG sejatinya menjadi tantangan sejauh mana dunia usaha dan institusi pendidikan mampu bekerja sama membangun fondasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga menjaga keberlanjutan masa depan. (adm/cha)
######
MAU DAFTAR DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI STIE HIDAYATULLAH? Hubungi WA Center 085211865522 jika Anda membaca berita ini dari handphone, atau klik di sini.
