MENUTUP tahun 2025, pemerintah menghadapi situasi ekonomi yang paradoksal. Di satu sisi, berbagai indikator makro menunjukkan performa yang relatif stabil dan bahkan impresif di tengah tekanan global.
Namun, di sisi lain, tantangan struktural dan beban pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah, khususnya Aceh dan Sumatera, menuntut pembacaan ekonomi yang lebih jernih, kritis, dan berorientasi jangka panjang.
Berdasarkan siaran pers resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bernomor Hm.02.04/481/Set.M.Ekon.3/12/2025 yang dirilis di Jakarta pada 29 Desember 2025, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun ini menunjukkan daya tahan yang solid.
Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan. Inflasi hingga November 2025 dapat dijaga pada level 2,72 persen, sementara neraca perdagangan mencatat surplus USD35,88 miliar selama periode Januari hingga Oktober 2025. Capaian surplus ini sekaligus menandai tren positif yang berlangsung konsisten selama 66 bulan berturut-turut.
Indikator pendukung lainnya memperkuat gambaran tersebut. PMI Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, serta pertumbuhan kredit perbankan berada pada zona ekspansif. Data-data ini menegaskan bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan intermediasi keuangan masih berjalan relatif sehat di tengah volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan ekonomi dunia.
Pada level global, posisi Indonesia juga semakin strategis. Partisipasi aktif dalam berbagai forum dan rezim kerja sama internasional seperti OECD, BRICS, G20, ASEAN, APEC, dan RCEP mencerminkan upaya konsisten pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor ekonomi yang kredibel. Langkah ini diperkuat dengan percepatan perjanjian dagang strategis, mulai dari IEU-CEPA, ICA-CEPA, ACFTA 3.0, hingga penandatanganan Indonesia–EAEU Free Trade Agreement pada 21 Desember 2025. Negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat pun telah mencapai kesepakatan substansi utama dan ditargetkan tuntas pada awal 2026.
Di sektor transisi energi, kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan Indonesia tercermin dari peningkatan komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership. Nilai komitmen tersebut meningkat dari USD20 miliar pada 2022 menjadi USD21,4 miliar pada 2025. Kenaikan ini tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi menunjukkan ekspektasi global bahwa Indonesia mampu menjalankan transisi energi secara berkelanjutan dan inklusif tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi domestik.
Di ranah domestik, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen stimulus. Program diskon transportasi, rangkaian belanja nasional seperti Harbolnas dan Indonesia Great Sale, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Kesejahteraan kepada hampir 30 juta Keluarga Penerima Manfaat menjadi penyangga utama konsumsi rumah tangga menjelang akhir tahun. Konsumsi yang tetap terjaga ini berperan signifikan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Aspek komunikasi publik juga tidak luput dari perhatian. Sepanjang 2025, Kemenko Perekonomian kembali meraih predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Peningkatan kualitas publikasi kebijakan ekonomi menunjukkan kesadaran bahwa transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap arah pengelolaan ekonomi negara.
Bencana Akhir Tahun
Namun, seluruh capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas yang lebih kompleks. Indonesia masih berada dalam fase pemulihan dari bencana besar di Aceh dan Sumatera yang melanda kita akhir tahun ini. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak menuntut pembiayaan besar, koordinasi lintas sektor, serta kebijakan ekonomi yang sensitif terhadap keadilan sosial.
Pada titik ini, narasi bahwa “ekonomi baik-baik saja” harus dibuktikan melalui kehadiran nyata negara dalam pemulihan daerah terdampak, bukan semata melalui statistik makro.
Di sinilah urgensi ilmu ekonomi menemukan relevansinya yang paling substantif. Ilmu ekonomi tidak berhenti pada pengukuran pertumbuhan atau inflasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan distribusi, ketahanan sosial, dan efektivitas kebijakan publik.
Pemahaman ekonomi yang komprehensif dibutuhkan agar stabilitas nasional tidak bersifat semu, melainkan berakar pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam konteks tersebut, kehadiran institusi pendidikan ekonomi seperti STIE Hidayatullah menjadi amat krusial.
Perguruan tinggi ekonomi tidak hanya berfungsi mencetak tenaga profesional, tetapi juga menjadi ruang produksi gagasan, kritik kebijakan, dan solusi berbasis nilai. STIE Hidayatullah, dengan perspektif keilmuan dan etika yang integral, memiliki potensi strategis untuk melahirkan ekonom yang tidak terjebak pada teknokrasi sempit, tetapi peka terhadap persoalan kemanusiaan, kebencanaan, dan ketimpangan wilayah.
Pada akhirnya, tantangan ekonomi Indonesia ke depan bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bermakna bagi seluruh rakyat. Ilmu ekonomi yang kuat, disertai institusi pendidikan yang berorientasi pada keberpihakan sosial, merupakan bagian dari solusi jangka panjang.
Tanpa fondasi keilmuan yang kokoh dan berkarakter, stabilitas ekonomi berisiko menjadi rapuh ketika diuji oleh krisis dan bencana. Sebaliknya, dengan ekonomi yang dipahami dan dikelola secara adil, Indonesia memiliki peluang nyata untuk melangkah menuju pemulihan dan kemajuan yang berkelanjutan.[]
*) Mhd Zuhri Fadhlullah, SE, penulis alumni STIE Hidayatullah Depok
